Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa, pemerintah telah menetapkan 8 fokus prioritas utama untuk penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Kebijakan ini dirancang agar penggunaan anggaran lebih inklusif, terukur, dan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga pada peningkatan kualitas hidup serta ketahanan ekonomi masyarakat desa.
Berikut adalah rincian 8 prioritas Dana Desa tahun 2026:
1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa)
Dana Desa tetap diwajibkan sebagai bantalan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi keluarga miskin ekstrem. Nilai bantuan maksimal Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang dapat dibayarkan paling banyak 3 bulan sekaligus melalui keputusan Musyawarah Desa (Musdes).
2. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
Desa didorong untuk lebih mandiri dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko bencana alam maupun non-alam. Kegiatan yang didukung meliputi:
Pengelolaan sampah dan limbah desa.
Penerapan pertanian rendah emisi (misalnya pembukaan lahan tanpa bakar).
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, longsor, atau abrasi.
Edukasi pelestarian lingkungan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
3. Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
Fokus pada aspek kesehatan masyarakat desa secara promotif dan preventif, terutama:
Revitalisasi dan dukungan operasional Posyandu serta Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
Pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi serta pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil dan balita.
Perbaikan sanitasi dan akses air bersih.
Pengendalian penyakit menular (seperti TBC), kesehatan jiwa, dan pencegahan narkoba.
4. Ketahanan Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Desa
Ditujukan untuk membangun kemandirian ekonomi desa melalui langkah-langkah seperti:
Penguatan lumbung pangan dan cadangan pangan desa.
Pemanfaatan pekarangan rumah serta lahan kas desa untuk pertanian, peternakan, maupun perikanan.
Swasembada energi desa melalui pemanfaatan energi terbarukan (biogas, biofuel, atau panel surya).
Penguatan kapasitas kelembagaan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa).
5. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih
Ini merupakan salah satu fokus baru dan strategis di tahun 2026 yang sejalan dengan target nasional. Anggaran dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta sarana pendukung koperasi guna memperkuat jaringan distribusi produk lokal desa.
6. Pemeliharaan Infrastruktur melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur produktif (seperti jalan desa) wajib menerapkan prinsip inklusif dan swakelola dengan ketentuan:
Mengutamakan tenaga kerja lokal dari warga miskin, pengangguran, dan kelompok marginal.
Minimal 50 persen dari anggaran kegiatan wajib dialokasikan untuk upah tenaga kerja guna memutar ekonomi lokal secara langsung.
7. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi Desa
Mendorong transformasi dan literasi digital di tingkat pedesaan melalui:
Penyediaan atau penguatan akses internet, khususnya di daerah terpencil.
Pengembangan dan pengelolaan website desa.
Pengadaan perangkat pendataan (seperti smartphone) dan kuota internet bagi aparatur desa untuk pembaruan data SDGs Desa atau Sistem Informasi Desa (SID).
8. Program Sektor Prioritas Lain Sesuai Kebutuhan Desa
Desa tetap diberikan fleksibilitas untuk mendanai program di luar poin-poin di atas, asalkan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat setempat (misalnya penanggulangan kerawanan sosial seperti bantuan pemakaman warga miskin, atau kegiatan seni budaya). Syarat mutlaknya adalah harus diputuskan secara transparan melalui Musyawarah Desa dan sesuai kewenangan desa.